Layanan Transportasi Biskita Trans Pakuan Kota Bogor Dihentikan Sementara
Layanan transportasi publik Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor saat ini tidak beroperasi sementara. Informasi ini telah disampaikan kepada masyarakat sejak beberapa hari terakhir melalui Aplikasi Trans Pakuan. Penghentian sementara layanan tersebut dilakukan mulai 1 Januari 2026 hingga waktu yang belum ditentukan.
Penyebab penghentian operasional Biskita Trans Pakuan adalah adanya proses teknis operasional yang berkaitan dengan pengadaan layanan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menjelaskan bahwa pengadaan layanan Biskita Trans Pakuan dilakukan melalui skema Buy The Service (BTS) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.
“Pengadaan dilakukan untuk satu tahun anggaran dan akan berakhir setiap tanggal 31 Desember. Selanjutnya, pada tahun berikutnya dilakukan kembali proses pengadaan dan penandatanganan kontrak baru,” ujar Sujatmiko, Jumat (2/1/2026).
Menurutnya, skema penganggaran tersebut bersifat tahunan dan bukan multi-years, sehingga setiap akhir tahun masa kontrak layanan berakhir dan harus diperbarui. Meski demikian, Pemerintah Kota Bogor terus mengupayakan agar layanan transportasi publik tersebut dapat kembali beroperasi secepatnya demi melayani kebutuhan mobilitas masyarakat.
“Insyaallah dalam kurun waktu satu sampai dua hari ke depan, Biskita sudah dapat kembali melayani masyarakat dengan tarif yang sama, yaitu Rp4.000, melalui sistem taping menggunakan kartu uang elektronik yang berlaku pada layanan Biskita saat ini,” katanya.
Sujatmiko juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan serta berharap warga dapat bersabar hingga proses kontrak baru selesai dan layanan kembali berjalan secara normal.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Skema Pengadaan BTS
Skema Buy The Service (BTS) yang digunakan dalam pengadaan layanan Biskita Trans Pakuan merupakan model kerja sama antara pemerintah daerah dengan penyedia layanan. Dalam skema ini, pemerintah membeli jasa layanan transportasi selama satu tahun anggaran. Setelah masa kontrak berakhir, pemerintah akan melakukan proses pengadaan kembali untuk tahun berikutnya.
Pendanaan untuk layanan ini berasal dari APBD Kota Bogor, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi publik yang terjangkau dan efisien bagi masyarakat. Namun, karena skema ini bersifat tahunan, perlu adanya penyesuaian dan evaluasi setiap tahunnya.
Tindakan yang Dilakukan Pemerintah Kota Bogor
Meskipun layanan Biskita Trans Pakuan sedang tidak beroperasi, Pemerintah Kota Bogor tetap berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses pengadaan dan penandatanganan kontrak baru. Upaya ini dilakukan agar layanan transportasi publik dapat kembali berjalan tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa tarif layanan tetap sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu Rp4.000. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan layanan transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Harapan Masyarakat
Masyarakat di Kota Bogor diharapkan dapat bersabar dan memahami situasi yang sedang terjadi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses pengadaan dan mengembalikan layanan transportasi publik ke kondisi normal. Dengan adanya sistem taping menggunakan kartu uang elektronik, diharapkan proses pembayaran dapat lebih efisien dan mudah bagi pengguna layanan.
