Gubernur Jabar Akan Menertibkan Jam Operasional Truk Tambang di Parung Panjang
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan komitmennya untuk menertibkan jam operasional truk tambang yang melintasi kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kemacetan parah yang sering terjadi, terutama saat pagi hari ketika anak-anak sedang berangkat ke sekolah.
Dedi mengungkapkan bahwa dirinya akan mempertimbangkan pengaturan waktu operasional truk tambang agar tidak terjadi pada jam masuk sekolah. Ia menyarankan agar truk tersebut hanya beroperasi di malam hari.
“Saya akan pikirkan truk tambang beroperasi bukan di jam sekolah. Malam operasinya,” ujarnya dalam wawancara dengan media lokal.
Perubahan ini dilakukan setelah kondisi Jalan Sudamanik di Parung Panjang dipenuhi antrean truk tambang pada pagi hari, sehingga menyebabkan gangguan bagi warga dan pengguna jalan lainnya. Dedi menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten sedang mempersiapkan jalur khusus untuk truk tambang. Tujuannya adalah untuk memisahkan arus kendaraan berat dari jalan umum yang ramai aktivitas warga.
Pembebasan lahan untuk jalur khusus tersebut direncanakan dimulai pada 2027. Namun, sebelum jalur tersebut tersedia, Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mengambil langkah sementara dengan menertibkan jam operasional truk tambang.
Fokus utama dari kebijakan ini adalah memberikan akses jalan yang aman dan lancar bagi anak-anak yang sedang berangkat ke sekolah. Dedi menekankan bahwa masa depan anak-anak harus menjadi prioritas utama.
“Yang penting jangan sampai mengganggu masa depan anak-anak kita. Mereka harus punya akses jalan yang aman dan lancar untuk sekolah,” tegasnya.
Kawasan Parung Panjang memang dikenal sebagai salah satu jalur tambang yang padat dan rawan macet. Aktivitas truk tambang yang beroperasi hampir sepanjang hari telah menjadi keluhan warga sekitar selama bertahun-tahun.
Beberapa solusi telah diajukan oleh pemerintah daerah, termasuk pembuatan jalur khusus dan penertiban jam operasional truk. Dedi berharap dengan adanya kebijakan ini, kondisi lalu lintas di kawasan tersebut dapat lebih baik dan tidak lagi mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.
Selain itu, pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti instansi pengelola jalan dan perusahaan tambang, untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai rencana. Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada keselamatan dan kenyamanan warga, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi daerah yang seimbang.
Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan keberadaan truk tambang tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat setempat. Selain itu, kebijakan ini juga bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah dapat mengatur kegiatan industri tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
