Kemacetan Parah Akibat Blokade Bus Pariwisata di Bandung
Banyak kendaraan bermotor, khususnya bus pariwisata, memblokade Jalan Layang Pasupati di Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi pada Senin (21/7/2025), yang menyebabkan kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Kemacetan terjadi sepanjang 3 kilometer dari arah Gasibu hingga Pasteur dan sebaliknya.
Aksi tersebut merupakan hasil dari demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata, sopir bus, serta pengusaha kecil menengah (UMKM) di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro. Aksi ini berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Mereka menolak larangan kegiatan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Berdasarkan pantauan, bus-bus mulai memadati Flyover Pasupati sekitar pukul 15.15 WIB. Massa yang baru saja selesai berdemo perlahan mengarahkan kendaraan mereka menuju jalan layang tersebut hingga membentuk barisan panjang. Hal ini menyebabkan akses jalan ditutup sepenuhnya.
Suasana semakin riuh dengan bunyi klakson telolet yang bersahutan. Akibatnya, kendaraan roda dua dan empat tidak bisa bergerak sama sekali. Jalan benar-benar lumpuh, dan kemacetan total tak terhindarkan. Kendaraan hanya bisa merayap sekitar 10 kilometer per jam.
Seorang pengguna jalan, Alya (24), mengeluhkan situasi ini. Ia menyampaikan bahwa demo boleh dilakukan, tetapi tidak sampai menyebabkan kemacetan seperti ini. “Kata teman saya juga sekarang di Pasteur macet banget,” ujar Alya.
Zaki Ahmad (35), seorang pengemudi ojek online, juga turut mengeluhkan kemacetan yang membuat waktu tempuhnya bertambah lama. Ia mengatakan bahwa kondisi ini sangat mengganggu aktivitas harian dan kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya.
Sebelumnya, dalam aksi di Gedung Sate, Koordinator Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdi Sudardja, menyampaikan bahwa larangan study tour sangat berdampak buruk bagi pengusaha wisata. Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat untuk segera mencabut poin ketiga dari Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang mengatur larangan study tour ke luar daerah.
Penyebab dan Dampak Demonstrasi
Demonstrasi ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan para pelaku usaha pariwisata. Study tour sering kali menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak perusahaan pariwisata dan UMKM. Dengan adanya larangan tersebut, banyak dari mereka mengalami kerugian besar.
Selain itu, dampak dari aksi ini juga dirasakan oleh masyarakat umum. Banyak warga yang harus mengubah rute perjalanan mereka atau bahkan terlambat sampai tujuan. Tidak hanya itu, kemacetan juga menyebabkan peningkatan polusi udara dan stres bagi pengemudi.
Komentar dari Pengguna Jalan
Banyak pengguna jalan yang mengeluhkan tindakan demonstrasi yang dianggap tidak proporsional. Mereka berharap agar pihak terkait dapat menyelesaikan masalah secara damai tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas.
Beberapa pengguna jalan juga menyarankan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam mendengarkan keluhan para pelaku usaha pariwisata. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan bisa tercipta solusi yang lebih efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan.
Harapan untuk Masa Depan
Para pelaku usaha pariwisata berharap agar pemerintah dapat segera meninjau kembali kebijakan yang dianggap terlalu ketat. Mereka berkeyakinan bahwa kebijakan yang lebih fleksibel akan membantu pemulihan ekonomi sektor pariwisata, terutama setelah masa pandemi.
Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, semua pihak dapat saling bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan stabil.
