Aksi Masyarakat Bandung Tuntut Percepatan Rehabilitasi Jembatan Dayeuhkolot
Sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kabupaten Bandung (GEMA) melakukan aksi mimbar bebas di jembatan Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar proses rehabilitasi jembatan tersebut segera dipercepat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keluhan dari masyarakat serta insiden kecelakaan yang sering terjadi akibat kondisi jembatan yang rusak.
Ketua BEM Universitas Sali Al-Aitaam (Unisal), Muhamad Indra Wijaya, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat terkait janji rehabilitasi jembatan Dayeuhkolot yang telah lama terabaikan. Ia menekankan bahwa tuntutan utama dari aksi ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek rehabilitasi.
“Salah satu tuntutan kami adalah percepatan rehabilitasi karena jembatan yang rusak telah menyebabkan korban baik kendaraan maupun manusia,” ujarnya kepada Tribun Jabar, Senin (21/7/2025).
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Indra, pembangunan ulang atau rehabilitasi jembatan Dayeuhkolot sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2022 dengan anggaran sekitar Rp55 miliar. Namun hingga saat ini, belum ada realisasi konkret dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang merupakan pemilik wewenang atas jalan tersebut.
Indra juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi. Dalam aksi tersebut, massa sempat melakukan pemasangan spanduk sebagai bentuk simbolik pengawasan warga terhadap proyek yang akan berjalan.
“Kami ingin percepatan. Jangan sampai terlalu lama dan jangan sampai ada dana yang digelapkan. Makanya kita awasi mulai dari sekarang,” ucapnya.
Selain itu, GEMA juga menuntut adanya mitigasi dampak selama proses rehabilitasi. Salah satunya adalah penyediaan jalur alternatif yang layak dan aman jika jembatan harus ditutup sementara.
“Saat ini, jalan yang bisa dilalui hanya jembatan kecil dengan ukuran 3,2 meter dan beban maksimal 5 ton. Tapi Dishub belum memberi solusi jelas. Padahal, jika terjadi kemacetan di jam sibuk, sangat berbahaya dan rawan ambruk,” ujarnya.
Di sisi lain, Indra mengatakan bahwa belum ada dialog resmi dengan pemerintah terkait tuntutan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa aksi kemarin merupakan langkah awal dari rangkaian pengawalan proyek tersebut.
“Kami sedang menyusun surat permohonan transparansi dan akuntabilitas. Ini awal, propaganda dulu supaya pemerintah tahu kalau ada yang mengawasi. Jangan sampai ada uang gelap,” ujarnya.
Dirinya juga memastikan bahwa aksi lanjutan akan digelar, terlebih jika tidak ada respon dari pemerintah.
“Kalau tidak ada respon, kami siap aksi besar-besaran. Bukan hanya masyarakat Dayeuhkolot, tapi dari luar juga akan kami undang. Kami tuntut kepastian,” ucapnya.
