Masyarakat Bandung Kecam Proses Rehabilitasi Jembatan Dayeuhkolot yang Tidak Lancar
Sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Kabupaten Bandung (GEMA) menggelar aksi mimbar bebas di jembatan Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar proses rehabilitasi jembatan tersebut segera dipercepat. Hal ini dilakukan karena kondisi jembatan yang rusak telah menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat serta beberapa insiden kecelakaan.
Ketua BEM Universitas Sali Al-Aitaam (Unisal), Muhamad Indra Wijaya, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan wujud keresahan masyarakat terkait janji rehabilitasi jembatan Dayeuhkolot yang selama ini tidak terealisasi. Ia menegaskan bahwa tuntutan utama dari aksi ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta percepatan proses rehabilitasi.
“Tuntutan kita yang pertama adalah adanya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kami juga meminta percepatan rehabilitasi, karena jembatan yang rusak ini sudah menyebabkan korban baik dari kendaraan maupun manusia,” ujarnya kepada media.
Menurut Indra, pembangunan ulang atau rehabilitasi jembatan Dayeuhkolot sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2022 dengan anggaran sekitar Rp55 miliar. Namun hingga saat ini, belum ada realisasi nyata dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menjadi pemilik wewenang atas jalan tersebut.
“Masyarakat hanya menagih janji. Sekarang ada alokasi dana sebesar Rp6 miliar untuk rehabilitasi, tapi kami menuntut percepatan,” katanya.
Indra juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi. Dalam aksi tersebut, massa sempat melakukan pemasangan spanduk sebagai simbolik pengawasan warga terhadap proyek yang akan berjalan. Ia berharap agar proses rehabiliasi tidak terjadi penyimpangan.
“Kami ingin proses rehabiliasi dipercepat. Jangan sampai lama-lama lagi dan jangan sampai ada dana yang digelapkan. Makanya kita awasi mulai dari sekarang,” ujarnya.
Selain itu, GEMA juga menuntut adanya mitigasi dampak selama proses rehabilitasi. Salah satu yang diminta adalah penyediaan jalur alternatif yang layak dan aman jika jembatan harus ditutup sementara. Saat ini, hanya jembatan kecil dengan ukuran 3,2 meter dan beban maksimal 5 ton yang bisa dilalui. Namun, dinas terkait belum memberikan solusi jelas.
“Padahal, kalau terjadi kemacetan di jam sibuk, sangat berbahaya dan rawan ambruk,” ujarnya.
Di sisi lain, Indra mengatakan bahwa belum ada dialog resmi dengan pemerintah terkait tuntutan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa aksi kemarin merupakan langkah awal dari rangkaian pengawalan proyek tersebut.
“Kami sekarang sedang menyusun surat permohonan transparansi dan akuntabilitas. Ini awal, propaganda dulu supaya pemerintah tahu kalau ada yang mengawasi. Jangan sampai ada uang gelap,” ujarnya.
Dirinya juga memastikan bahwa aksi lanjutan akan digelar, terlebih jika tidak ada respons dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa jika tidak ada respon, pihaknya siap menggelar aksi besar-besaran.
“Kalau tidak ada respon, kami siap aksi besar-besaran. Bukan hanya masyarakat Dayeuhkolot, tapi dari luar juga akan kami undang. Kami tuntut kepastian,” ujarnya.
