Kemacetan Parah di Jalan Layang Pasupati Akibat Aksi Blokade Sopir Bus Pariwisata
Kemacetan parah terjadi di Jalan Layang Pasupati, Kota Bandung, pada Senin (21/7/2025). Kejadian ini disebabkan oleh aksi blokade yang dilakukan ratusan sopir bus pariwisata. Mereka melakukan protes terhadap kebijakan larangan studi tur bagi pelajar se-Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa para sopir bus menghentikan kendaraannya di depan Flyover Pasupati. Jalanan yang sebelumnya lancar tiba-tiba macet karena kendaraan yang tidak bergerak. Para pengemudi bus membunyikan klakson dan membentuk barisan sebelum akhirnya melaju setelah menunggu sekitar 40 menit.
Arus lalu lintas dari arah Gasibu menuju Pasteur mengalami kemacetan total. Pengendara mobil harus mencari jalur alternatif karena adanya penutupan jalan mendadak oleh massa aksi. Hal ini membuat laju kendaraan melambat dan menyebabkan kemacetan yang berlangsung lebih dari 100 meter.
Salah satu ojek online, Ujang (37), mengeluhkan kondisi ini. Ia mengaku tidak mengetahui informasi adanya demo oleh pegiat pariwisata. Namun, ia merasa terganggu dengan penutupan jalan yang mengarah ke flyover Pasupati.
“Ya keganggu soalnya jadi macet. Saya juga ini berhenti dulu liat kondisinya,” ujarnya sambil melintas di Jalan Surapati.
Ujang menyebut penutupan jalur tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah orderan, tetapi waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama dari biasanya. Ia menyebut beberapa titik macet seperti Jalan Cikapayang Dago, Gasibu, dan Gedung Sate.
Sebelumnya, para sopir bus tersebut telah menyampaikan aspirasinya melalui demo di depan Gedung Sate. Dalam aksinya, para pengusaha bus pariwisata mengaku dirugikan dengan kebijakan larangan studi tur yang dikeluarkan Pemprov Jabar. Pendapatan mereka menurun tajam hingga banyak sopir yang kehilangan penghasilan.
Herdi Sudardja, Koordinator Aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat, menjelaskan bahwa kebijakan ini memengaruhi geliat sektor pariwisata. Bahkan pendapatan bulanan perusahaan pariwisata turun hingga 60 persen. Angka ini menyebabkan kesulitan dalam pembayaran cicilan pihak leasing dan perbankan.
Surat Edaran (SE) Nomor 43/PK.03.03/KESRA yang dikeluarkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi pada Mei 2025 menyebutkan larangan kegiatan studi tur bagi pelajar. Herdi menuntut agar kebijakan ini dicabut karena dampaknya tidak hanya terhadap pelaku usaha, tetapi juga UMKM dan usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.
Aksi ini digelar setelah surat pengajuan audiensi dengan Gubernur Jawa Barat tidak mendapat respons. Massa yang hadir mencapai ribuan. Herdi membandingkan kondisi saat SE diterbitkan dengan masa pandemi Covid-19, yang menurutnya lebih baik ketimbang sekarang.
Ia menyebut bahwa penyumbang terbesar penumpang bis adalah wisatawan lokal, bukan mancanegara. Larangan ini dinilai tidak disertai solusi penyelamat bagi pengusaha maupun pekerja.
Meskipun belum ada perusahaan bis yang gulung tikar, beberapa pekerja dirumahkan akibat kurangnya pesanan. Herdi menyebut bahwa pengusaha sering meminta untuk tidak melakukan PHK, tetapi proses pemutusan hubungan kerja mulai terjadi karena tidak ada pesanan.
