Kemacetan di Jalan Layang Pasupati Akibat Aksi Protes Sopir Bus Pariwisata
Kemacetan lalu lintas yang parah terjadi di Jalan Layang Pasupati, Bandung, pada Senin (21/7/2025). Kondisi ini disebabkan oleh aksi blokade yang dilakukan ratusan sopir bus pariwisata. Mereka melakukan protes terhadap kebijakan larangan studi tur bagi pelajar se-Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Aksi ini berawal dari adanya Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang melarang kegiatan studi tur. Para pengusaha dan sopir bus pariwisata merasa terganggu karena kebijakan tersebut menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan. Ratusan sopir bus yang terdiri dari pelaku usaha pariwisata memilih untuk berhenti di depan Flyover Pasupati, sehingga mengakibatkan kemacetan total di jalanan yang sebelumnya lancar.
Para pengemudi bus membentuk barisan dan hanya bisa melaju setelah menunggu sekitar 40 menit. Arus lalu lintas dari arah Gasibu ke Pasteur terganggu total. Banyak kendaraan harus mencari jalan alternatif akibat penutupan jalur secara mendadak oleh massa aksi. Akibatnya, kemacetan menjadi tak terhindarkan dengan panjang antrian lebih dari 100 meter.
Salah satu ojek online, Ujang (37), mengeluhkan kondisi ini. Ia mengaku tidak mengetahui informasi adanya demo oleh para pegiat pariwisata. Namun, ia merasa terganggu dengan penutupan jalur yang membuat arus lalu lintas menjadi macet. “Ya keganggu soalnya jadi macet. Saya juga ini berhenti dulu liat kondisinya,” ujarnya di Jalan Surapati.
Ia menjelaskan bahwa meskipun penutupan jalur tidak terlalu berdampak pada jumlah orderan, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama dari biasanya. “Pastinya kalau anter orderan bakal lebih lama karena beberapa titik macet kan ini, kaya di jalan Cikapayang Dago, Gasibu, sama Gedung Sate,” tambahnya.
Sebelum aksi tersebut, para sopir bus pariwisata telah menyampaikan aspirasinya melalui demo di depan Gedung Sate. Mereka merasa dirugikan oleh kebijakan larangan studi tur yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar. Pendapatan mereka mengalami penurunan tajam hingga banyak sopir yang tidak memiliki penghasilan.
Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja, mengatakan bahwa kebijakan ini memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata. Bahkan pendapatan bulanan perusahaan pariwisata turun hingga 60 persen. “Penurunan 60 persen dari Rp80 juta per bulan. Sekitar Rp30 juta. Dengan angka itu, pengusaha tidak bisa untuk membayar cicilan pihak leasing, pihak perbankan,” katanya.
Herdi menuntut agar kebijakan tersebut dicabut karena dampaknya tidak hanya terhadap pelaku usaha, tetapi juga UMKM dan usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Aksi ini digelar setelah surat pengajuan audiensi dengan Gubernur Jawa Barat tidak ada balasan. Massa yang hadir dalam aksi ini mencapai ribuan orang.
Ia membandingkan kondisi saat SE itu diterbitkan dengan masa pandemi Covid-19. Menurutnya, situasi saat itu lebih baik dibandingkan sekarang. Pengusaha bis jarang mendapat orderan dari sekolah untuk berwisata. Padahal, di Jawa Barat, penyumbang terbesar penumpang adalah wisatawan lokal, bukan mancanegara.
“Penyelamatan ini, SE ini dikeluarkan tanpa ada solusi penyelamat, baik bagi para pengusahanya maupun juga para pekerjanya,” ujarnya.
Meski belum ada perusahaan bis yang gulung tikar, beberapa pekerja dirumahkan gegara terdampak kebijakan ini. Herdi mengatakan bahwa pengusaha beberapa kali meminta agar tidak ada PHK, tetapi proses pemutusan hubungan kerja mulai terjadi. “Itu karena tidak ada pesanan,” tandasnya.
