Industri hotel dan restauran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdesak karena penurunan jumlah pengunjung, hal ini disebabkan oleh keputusan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025 beserta dengan adanya pembatasan.
study tour
Dari ketiganya adalah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
Deddy Pranowo Eryono, ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, menyebut bahwa bila kondisi tak membaik dalam tiga bulan mendatang, PHK akan jadi opsi terakhir yang harus dipilih.
“Sekarang, dalam tim kami tidak ada informasi tentang pemutusan hubungan kerja, namun reduksi waktu bekerja telah terjadi cukup signifikan pada sebagian besar hotel dan rumah makan yang menjadi bagian dari grup kami dengan tingkat penurunan antara 20 hingga 50 persen,” jelas Deddy saat diwawancara oleh Pandangan Jogja, Selasa (18/3).
Karena tidak ada pengunjung disebabkan instruksi presiden dan pembatasan
study tour
Dari tiga wilayah tersebut, kita pun menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional sehingga bisa terus bertahan. Jika dalam kurun waktu enam puluh hari mendatang tidak ada perubahan, mungkin akan dilakukan pemutusan hubungan kerja mengingat situasi saat ini lebih parah daripada dampak pandemi COVID-19 pada kami,” ungkapnya.
Menurut Deddy, meskipun selama pandemik Covid-19, sektor tersebut tetap menerima dorongan dalam bentuk himbauan kepada pegawai negeri sipil (PNS) untuk
staycation
, aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan (prokes), bersama dengan insentif pajak dan bantuan uang tunai untuk pekerja. Saat ini belum ada aturan sejenis, sedangkan bebannya mengenai pajak malah semakin bertambah menurut dia.
Covid-19 dulunya masih dapat membantu kita dalam mendorong Aparatur Sipil Negara untuk berpartisipasi.
staycation
Di tempat penginapan dan melakukan aktivitas sesuai protokol kesehatan di lokasi tersebut, tersedia diskon pajak beserta dukungan untuk pekerja. Namun saat ini tidak demikian, justru kami harus menanggung beban tambahan berupa pajak-pajak, hingga PBB yang meningkat secara signifikan,” ungkap Deddy.
Di samping itu, penentuan UMP yang meningkat beberapa bulan yang lalu juga memperberat biaya operasional. Sekarang, tingkat hunian hotel mengalami penurunan signifikan, sedangkan aktivitas pemerintahan di hotel hampir tidak ada sama sekali.
Namun demikian, pemutusan hubungan kerja masih menjadi pilihan terakhir yang coba dielakkan oleh kalangan penggiat industri hotel dan restoran. Sebab menurutnya, “Pemutusan hubungan kerja merupakan solusi akhir yang sungguh kami usahakan untuk dihindari.”
