, JAKARTA
– Mantan Ketua Dewan Pengawas PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diundang oleh Kejaksaan Agung pada hari Kamis (13/3/2025).
Ahok hadir untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan penyelewengan pengelolaan minyak mentah serta hasil produksi di PT Pertamina Subholding dan KKKS dari tahun 2018 hingga 2023.
Lelaki yang lahir di Belitung Timur ini telah mengabdi sebagai Ketua Komisi Utama Pertamina selama lima tahun, untuk masa jabatan dari tahun 2019 hingga 2024.
Dia secara resmi diangkat menjadi Ketua Dewan Komisioner Pertamina pada 22 November 2019.
Di bulan Mei 2024, Ahok memilih untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai Komut Pertamina.
Keberuntungan Ahok Menaik Turun Saat Menjabat Sebagai Komut Pertamina
Menurut situs resmi E-LHKPN KPK RI, kekayaan milik Ahok pernah mengalami fluktuasi selama dia menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina dalam kurun waktu lima tahun tersebut.
Di tahun 2019 saat memulai masa jabatan, Ahok dilaporkan memiliki kekayaan senilai Rp.50.154.930.816 yaitu setara dengan kurang lebih Rp 50 miliar.
Kekayaannya dilaporkan oleh Ahok kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tanggal 30 April 2020, terkait dengan periode tahun 2019.
Selanjutnya dalam laporan tahunan periode 2020, total kekayaan Ahok meningkat sebesar lebih dari Rp 9 miliar, mencapai angka Rp 59.323.839.726 yang setara denganRp 59 miliar.
Satu tahun setelah itu, pada tahun 2021, harta kekayaan Ahok berkurang secara signifikan menjadi sebesar Rp 38.591.173.894.
Penurunan tersebut apabila dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp 21 miliar.
Kemudian, angkanya meningkat di tahun 2022 hingga mencapaiRp 53 miliar,yakni sebesar Rp.53.667.208.314.
Ahok menyampaikan laporannya tentang harta kekayaan terakhir kali pada tanggal 26 Maret 2024, mengenai periode pelaporan tahun 2023 yang mencakup jumlah sebesar Rp. 63.365.202.592.
Dalam laporan terkini ini, terdapat peningkatan yang cukup mencolok senilai Rp 10 miliar.
Pemimpin Pertamina Tolak Klaim Gaji Komisaris Menyentuh Miliaran Rupiah
Terkait dengan jumlah upah Ahok, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, telah menyampaikan keterangan.
“Fadjar menjelaskan bahwa laporan yang menyatakan komisaris mendapatkan gaji hingga miliaran rupiah setiap bulannya adalah informasi yang salah,” ungkapnya dalam pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu (5/8/2023).
Namun dalam pernyataannya yang sah, Fajar tidak menggambarkan dengan jelas jumlah pasti dari upah dan tunjungan yang diperoleh Ahok setiap bulannya saat bekerja di Pertamina.
Tingkat remunerasi untuk anggota dewan komisaris disahkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) dan akan dipakai tiap tahun mulai Januari hingga Desember dalam satu kalender tahun aktif.
Penentuan ini didasarkan pada panduan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2021 tertanggal 24 September 2021.
Peraturan itu membahas Perubahan Kelima dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-04/MBU/2014, yang berisi Panduan penetapan pendapatan bagi direksi, dewan komisaris, serta dewan pengawas di perusahaan BUMN.
Fadjar menyatakan bahwa penentuan pendapatan dalam bentuk upah atau honorarium, serta tunjungan dan fasilitas yang bersifat tetap harus memperhatikan ukuran bisnis dan tingkat kesulitan bisnis.
Di samping itu, penentuan pendapatan mengakomodir laju inflasi, situasi dan kapabilitas finansial bisnis, serta elemen-elemen penting lainnya, dan harus sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.
Beberapa faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan termasuk tarif upah standar di sektor bisnis serupa.
Pada saat ini, Pertamina mencatatkan ada 13 pemimpin di jajaran organisasinya. Rincian tersebut meliputi tujuh anggota komisaris dan enam direktur.
Ahok Terbuka Soal Pendapatan di Pertamina
Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal juga sebagai Ahok pernah terbuka mengenai upahnya di Pertamina.
Pada acara YouTube milik Narasi TV yang disiarkan tanggal 4 Juli 2024, Ahok pernah mengungkapkan jumlah upahnya saat menjabat sebagai Komut Pertamina.
Pertama-tama, Ahok menceritakan tentang pertemuan yang ia miliki dengan Jokowi pada tahun 2023 silam. Saat itu, Jokowi memintanya menjadi Direktur Utama Pertamina.
“Beliau (Jokowi) meminta saya untuk bertemu dan menunjuk saya sebagai Direktur Utama Pertamina. Saya berkata, ‘Mengapa baru sekarang? Bukankah sudah menguntungkan.’ Saya merasa senang ketika menjadi Komisaris Utama asalkan Direktornya mendengarkan saran saya. Sejak kehilangan profit hingga akhirnya mencapai laba dalam empat tahun terakhir, ahli di bidang itu adalah diriku,” kata Ahok.
Ahok menyebutkan bahwa gaji Direktur Utama Pertamina sangat menarik.
“Bila ada pihak lain, biarlah orang lain saja. Yang terbaik menjadi komuter, Pak,” kata Ahok.
“Bila menjadi direktur utama, uang yang didapat bisa besar, misalnya 25 atau 100 persennya,” lanjutnya.
Rasa penasaran, Najwa Shihab juga menanyakan kepada Ahok tentang besarnya upah yang diterima Direktur Utama Pertamina.
ternyata upah Direktur Utama Pertamina dapat mencapai tiga kali lebih besar dari gaji Komisaris Utama.
Najwa Shihab bertanya, ‘Berapa sebenarnya penghasilan Direktur Utama?’
“Kepala Perusahaan dapat mencapai hingga 500 juta rupiah per bulan,” kata Ahok.
Nanti bagaimana dengan Komunitasnya?” tanya Najwa kembali.
“Dengan angka Rp180 juta, tentunya ini sudah termasuk keuntungan sebesar 1 hingga 30 persen yang akan dibagikan kepada seluruh karyawan. Saya katakan pada Jokowi bahwa dirinya tidak perlu memilih saya sebagai Direktur Utama Pertamina; mungkin lebih baik dipercayakan pada orang lain saja. Sebab mereka yang menjadi pemimpin biasanya memiliki uang dan waktu luang. Sedangkan jika menjadi Direktur Utama, meskipun mendapatkan penghasilan besar namun tak punya cukup waktu,” imbuhnya.
Walau gajinya lebih tinggi, Ahok menyatakan tidak berniat untuk menjadi Direktur Utama Pertamina.
(/Tribunnews.com/Fersianus Waku/Tribuntimur.com)
