Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebutkan salah satu alasannya untuk menerapkan program penyaluran tunjangan secara langsung ke rekening guru tanpa melewati Pemda adalah masalah tentang adanya pemungutan ilegal (pungli).
“Beberapa kasus demikian terjadi (terdapat pungli saat penyaluran dana guru),” ringkas Mu’ti di Kemendikdasmer, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (13/3).
Meskipun begitu, Mu’ti menyatakan bahwa tujuannya utama adalah mengurangi birokrasi. Ini karena proses transfer yang melewati Pemerintah Daerah dianggap terlalu rumit.
“Pokoknya intinya adalah mengimplementasikan birokrasi yang berbirokrasi, tetapi sekaligus efisien, efektif, tepat sasaran serta cepat. Ini pun selaras dengan instruksi dari beliau (Presiden) berkaitan dengan administrasi 6.0. Dengan demikian, hal ini akan kami lanjutkan untuk layanan-layanan lainnya di Kementerian,” ungkap Mu’ti.
Menurutnya hal itu pasti merupakan berita yang menggembirakan. Karena, pada konsep sebelumnya, gaji guru hanya dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
“Maka dengan adanya sistem pembayaran subsidi yang semakin sederhana ini, mereka yang dulunya hanya menerima tiap tiga bulan sekali, akan mulai mendapatkan atau mentransfer dana tersebut setiap bulannya pada saat launching berikutnya,” jelasnya.
Menurutnya, Kemendikdasmen telah mencatat jumlah total sekitar 1,4 juta guru PNS dan 300 ribu guru bukan PNS di seluruh wilayah kabupaten/kota. Hingga saat ini, baru sekitar 250 ribu orang yang telah mengirimkan datanya.
“Sebanyak 250 (ribu) lebih orang telah tiba sebelum dimulainya acara tersebut, namun jumlahnya kini masih bertambah karena prosesnya melibatkan pemerintah daerah hingga ke tingkat guru,” jelas Mu’ti.
Peluncuran kebijakan tersebut dilakukan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Mu’ti, komitmen yang ditunjukkan Prabowo menandakan bahwa ia bersedia untuk mendengarkan kritik serta mengakomodir harapan dari rakyatnya, terlebih lagi para guru.
“Inisiatif penyaluran langsung ini adalah sebuah kemajuan serta respons dari pemerintah menghadapi harapan publik, terutama harapan para pendidik. Oleh karena itu, salah besar jika ada yang menuduh pemerintah enggan menerima kritikan atau acuh dengan keinginan warga,” tegasnya.
