Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mulai terasa dampaknya oleh banyak Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bagi sebagian pegawai negeri, langkah ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan dan kondisi kerja mereka.
Mulai dari penghapusan fasilitas kantor hingga rencana pemotongan tunjangan, sejumlah ASN merasa terbebani dengan situasi ini.
Mereka kini harus menghadapi tuntutan kerja yang tinggi, namun dengan fasilitas dan hak yang semakin berkurang.
Bayang-bayang efisiensi
Bagi Raisa, seorang pegawai kementerian pusat yang namanya disamarkan, kebijakan efisiensi anggaran belum begitu terasa di tempat kerjanya.
Namun, ia mengungkapkan kekhawatirannya jika langkah ini nantinya berdampak pada penghasilan pegawai.
“Sejujurnya, aku enggak keberatan dengan adanya efisiensi anggaran selama efisiensi anggarannya ini tidak menyentuh ke ranah penghasilan dan fasilitas pegawai seperti jemputan,” ujarnya.
Pasalnya, kata dia, banyak ASN yang bekerja di Jakarta dengan tuntutan tinggi, namun penghasilan mereka masih jauh di bawah pegawai di sektor swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia berharap efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada penghasilan, karena jika penghasilan juga dipotong, beban kerja yang mereka tanggung tidak sebanding dengan pendapatan.
“Beban kerja kami tinggi, dan inflasi makin naik. Penghasilan PNS enggak seperti pegawai swasta atau BUMN,” jelasnya.
THR dan Gaji ke-13 Terancam
Kekhawatiran yang sama dirasakan oleh Bayu, seorang pegawai di kementerian lain.
Ia merasa cemas dengan kabar soal penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
Menurut dia, tunjangan ini sangat membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama saat memasuki tahun ajaran baru.
“Kalau THR itu kan pas hari raya, momen merayakan kemenangan. Kami tahu, budaya di sini banyak kebutuhan saat Lebaran. Kalau dihapus atau enggak dapat sama sekali, itu berat. Gaji saja enggak cukup,” ungkap Bayu.
Gaji ke-13, yang biasanya cair pada pertengahan tahun, juga menjadi andalan bagi para ASN untuk membayar biaya sekolah anak.
“Banyak teman-teman saya yang baru punya anak sekolah, kemarin saja daftar sekolah masih utang sana-sini. Kalau gaji ke-13 enggak ada, ya makin bingung mereka,” ungkap dia.
Kerja tetap berat, fasilitas berkurang
Di tengah kebijakan efisiensi, pemotongan anggaran juga berdampak pada operasional di berbagai kementerian dan lembaga.
Riska, seorang pengawas ASN di kementerian lain, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Februari, belum ada pencairan anggaran selain gaji pegawai.
“Kerjanya jadi enggak maksimal, bingung. Biasanya Januari saya sudah mencairkan ATK atau segala macam. Tapi ini sampai Februari belum ada pencairan apa pun kecuali gaji,” ujarnya.
Fasilitas kantor seperti alat tulis kantor (ATK) juga mulai dikurangi.
dokumen untuk diperiksa manual. Sekarang harus serba digital, tapi kan tidak semua nyaman kerja seperti itu. Mata sudah tua, lihat layar terus bisa pusing,” ucap Riska.
Akibat pemotongan anggaran ini, banyak tenaga konsultan individu yang sebelumnya membantu pekerjaan di kementeriannya kini tidak lagi bisa dipekerjakan.
Padahal, ungkap Riska, kinerja tenaga konsultan itu cukup baik dan membantu. Namun, kementerian tak boleh mempekerjakan mereka.
“Efisiensi udah enggak boleh pakai tenaga mereka. Kami gajinya pakai apa kalau enggak ada anggarannya?” tanyanya.
ASN Berharap Ada Solusi
Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, ASN berharap pemerintah dapat mencari solusi yang lebih adil dalam kebijakan efisiensi anggaran.
Mereka memahami pentingnya penghematan, tetapi berharap agar kebijakan ini tidak mengorbankan kesejahteraan pegawai yang selama ini telah berusaha bekerja dengan tuntutan tinggi.
“Semoga penghasilan yang ingin dihapus itu hanya wacana saja, tidak sampai benar-benar dihapus,” tutup Riska.
