Media menerangkan, sebenarnya langkah efisiensi cukup positif, asalkan ditujukan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas fungsi perlindungan sosial.
Namun, jika pemangkasan hanya difokuskan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), hal itu justru akan menjadi krisis fiskal baru.
Ia menyebut, sebagian anggaran dipotong tanpa pertimbangan teknokratik yang matang. Pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), misalnya.
Menurutnya, hal itu justru malah bisa menghambat program swasembada pangan, karena berpotensi mengganggu utilisasi operasional BMKG dalam menganalisis kebencanaan, perubahan cuaca, dan dampak perubahan iklim.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dilakukan dengan hati-hati, serta pengalokasiannya dapat digeser pada program perlindungan sosial yang jauh lebih tepat sasaran,” kata Media dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Program yang ia maksud seperti penambahan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi pupuk, subsidi perumahan dan transportasi, beasiswa pendidikan, pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen, serta perbaikan kualitas kesehatan.
“MBG (Makan Bergizi Gratis) yang tidak tepat sasaran, selain berpotensi bocor karena dananya dinikmati oleh vendor-vendor swasta besar, juga berpotensi dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Ini tidak adil secara fiskal,” ujarnya.
Peneliti CELIOS Bakhrul Fikri menambahkan, pemangkasan anggaran perlu dikaji lebih dalam.
bagi perekonomian, kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat baik di skala daerah maupun nasional.
(penyesuaian otomatis, red) di masa Covid-19.
Saat itu, kata dia, pemerintah masih memberi keleluasaan kementerian/lembaga untuk menentukan prioritas belanja dan sifatnya hanya pemblokiran sementara. Sedangkan saat ini, anggaran langsung hilang dan digeser.
dan IKN,” tutur Galau.
Dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan transparan, kebijakan fiskal Indonesia dinilai dapat lebih berkeadilan dan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan perekonomian nasional dan daerah.
