– Pengamat politik Rocky Gerung bicara mengenai terseretnya nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pusaran kasus penerbitan sertifikat hak gua bangunan (HGB) di area pagar laut di Tangerang.
Ketua Umum Demokrat itu sempat menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di era akhir Presiden Jokowi, 2023-2024.
Kini, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AHY menjabat Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Menurut Rocky, kasus pagar laut harus terungkap dari pertanyaan inti tentang kepentingan siapa yang ada di baliknya.
“Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari?”
“Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan.”
“Mau menterinya AHY atau siapapun tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh oleh PIK 2,” kata Rocky di channel Youtube Rocky Gerung Official, tayang Rabu (29/1/2025).
Dalam menyelidiki dalang pagar laut, Rocky menekankan pentingnya latar waktu penerbitan HGB dan SHM, yakni sebelum Jokowi lengser.
“Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat? Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan? Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sasaran penelitian kan.”
“Mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat kejaksaan, polisi, KPK, itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal entah itu sifatnya penelitian, penyelidikan, tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan siapa,” ujar Rocky.
Rocky menganalisis adanya kaitan antara pagar laut dengan penunjukkan AHY menjadi menteri oleh Presiden Jokowi pada 2023, akhir masa jabatannya.
Menurutnya, publik menduga Jokowi membuat “jebakan batman” terhadap AHY yang juga menjerat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan ayah AHY.
“Publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu karena menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi, misalnya,” kata Rocky.
Menteri Penerbit HGB dan SHM di Laut
Seperti diketahui, Menteri ATR/BPN saat ini, Nusron Wahid, mengonfirmasi soal adanya HGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas area yang dibatasi pagar laut di Tangerang.
Ada 263 bidang dalam bentuk HGB, dengan rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang.
Selain HGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang.
Seperti diketahui, pada Jumat (24/1/2025), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, mulai membatalkan puluhan HGB yang ketahuan berada di laut.
Nusron minta diberi waktu untuk meninjau ulang seluruh bidang HGB dan SHM yang terkait pagar laut tersebut.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan dugaan korupsi pada penerbitan dokumen HGB di laut itu ke KPK.
Ia menyebut HGB di area pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu terbit di era dua menteri ATR/BPN selain Nusron Wahid.
Seperti diketahui, sebelum Nusron, Menteri ATR/BPN adalah AHY dan Hadi Tjahjanto.
“Jadi yang sebagian besar (90 persen ditandatangani) Menteri A, yang sepuluhan persen Menteri B,” ucap Boyamin.
Di sisi lain, AHY mengatakan, sertifikat HGB atau SHM di laut Tangerang itu terbit pada 2023, sebelum dia menjadi Menteri ATR/BPN, atau semasa dijabat Hadi Tjahjanto.
“Iya, (terbitnya tahun) 2023 (saat era Hadi Tjahjanto). Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR/BPN,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025), dikutip dari Kompas.com.
. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
